Pendidikan

Zonasi Guru bakal Berlaku di Semua Daerah

Zonasi Guru bakal Berlaku di Semua Daerah

Zonasi Guru bakal Berlaku di Semua Daerah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan rotasi guru berbasis zonasi

akan diterapkan di seluruh daerah. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano, mengklaim sistem zonasi ini akan menjawab masalah pendidikan yang sebelumnya tidak terlihat.

“Makanya dengan sistem zona ini kan ketahuan masalahnya. Ini yang kita harapkan, kabupaten/ kota melihat masalahnya,” kata Supriano di kantor Kemendikbud, Senin (12/8).

Pernyataan tersebut menanggapi adanya sejumlah guru honorer di Sekolah Induk Filial, SDN 8 Curah Tatal, Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang terpaksa keluar dari sekolah lantaran minimnya gaji yang diterima. Terkait hal itu, kekurangan guru nantinya akan dikonfirmasi agar distribusi guru berjalan secara merata.

Siswa-siswi di Sekolah Induk Filial, SDN 8 Curah Tatal, Arjasa, Kabupaten Situbondo,

terpaksa harus belajar sendiri. Sembilan Guru Tidak Tetap (GTT) yang biasa mengajar keluar sejak beberapa bulan lalu. Dengan ketersediaan empat guru yang ada, mereka terkadang hanya bisa melakukan satu kali kegiatan belajar dalam sepekan.

Forum Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) menyebut kasus ini tak hanya terjadi di Kabupaten Situbondo. Kasus serupa dan kisah sedihnya terjadi di hampir setiap daerah, terutama di daerah terpencil. Ketua Tim Investigasi Pengurus Pusat FGTHSI, Riyanto Agung Subekti, mengatakan, kasus di Situbondo merupakan segelintir masalah yang diungkap media.

“Kisah sedih mereka terjadi di hampir setiap daerah Indonesia. Mereka

(guru honorer) mengalami nasib yang sama,” ujarnya.

Menurut Supriano, saat ini Kemendikbud sedang saling mengonfirmasi dengan daerah soal kebutuhan guru. Kemendikbud sudah duduk bersama dengan pemerintah daerah beserta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kebutuhan guru.

Konfirmasi ini perlu dilakukan sebelum kebijakan rotasi guru berjalan. “Mereka (pemda, red) punya usulan, kita punya hitungan kebutuhan. Nanti kita gabungkan,” katanya.

Supriano melanjutkan, Kemendikbud dan kementerian/lembaga terkait sedang menyiapkan satu data yang nantinya digunakan untuk rotasi guru. Menurut dia, saat ini terlihat sekolah mana yang membutuhkan guru dan kelebihan guru. Selain itu, terlihat juga sekolah mana yang memiliki siswa terlalu sedikit sehingga memungkinkan untuk digabungkan dengan sekolah lain

 

Baca Juga :