Warga Negara Wajib Ikut Pendidikan, Pemerintah Wajib Biayai

Warga Negara Wajib Ikut Pendidikan, Pemerintah Wajib Biayai

Warga Negara Wajib Ikut Pendidikan, Pemerintah Wajib Biayai

Berbagai pihak mendukung pelaksanaan sekolah gratis karena akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, paling tidak sampai jenjang menengah, juga bisa menutup peluang korupsi yang bersumber dari orang tua.

Spesialis Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) Ramah Handoko mengatakan, sekolah tanpa pungutan di Banten adalah langkah maju, sehingga KPK terutama dari sisi pencegahan akan memantau pelaksanaannya, sampai tingkat sekolah.

“Karena pendidikan sudah dibiayai pemerintah, maka tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk melakukan pungutan,” kata Ramah Handoko, Senin (6/8/2018).

Deny Surya Permana, pegiat Koalisi Guru Banten (KGB) juga mengatakan, sebenarnya tak ada sekolah gratis, tapi memindahkan beban pembiayaan pendidikan yang sebelumnya ditanggung orang tua menjadi dibiayai pemerintah melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“Sementara orang tua yang mampu masih bisa menyumbang untuk dunia pendidikan.

Saya pikir begitu juga konsep sekolah gratis yang sekarang ramai dibicarakan,” ujar Deny.

Dasar hukum negara harus membiayai pendidikan warganya, menurut Deny, tercantum dalam Undang-Undang (UU) Pasal 31 Ayat (2) yang menyatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengesahkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 34 Ayat 2 UU Sisdiknas yang menyatakan, pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

“Pelaksanaan wajib belajar dapat dilaksanakan sampai tingkat provinsi, kabupaten dan kota

. Pemerintah juga telah memperkuat dasar hukum pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun melalui PP No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,” jelas Denny.

Dalam PP tersebut ditegaskan wajib belajar, adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 7 Ayat 4 dalam PP Wajib Belajar menyatakan, pemda dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/