Pendidikan

Puluhan Orangtua Siswa Lapor ke DPRD Jabar

Puluhan Orangtua Siswa Lapor ke DPRD Jabar

Puluhan Orangtua Siswa Lapor ke DPRD Jabar

Puluhan orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mapun sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Jawa Barat (Jabar) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jabar.

Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua Komisi V Yumanius Untung di ruang sidang Komisi V, Jalan Diponegoro, No 27, Kota Bandung.

Menurut Koordinator FMPP Hendrawan, kedatangan kami ke DPRD Jabar ini

untuk menyampaikan aspirasi para orangtua siswa yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri (SLTP) dan (SLTA). Tidak diterimanya anak mereka dengan lasan yang tidak jelas dan aturan yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, yang dinilai merugikan masyarakat.

Dikatakannya, sebelum kami menyampaikan aspirasi ke DPRD Jabar ini, Kamis (5/7/2018) lalu, kami melakukan aksi demo damai ke Dinas Pendidikan Jabar dan akhirnya kami diterima Kepala KCD Pendidikan Wilayah VII (Kota Bandung-Cimahi) Husein R Hasan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa setiap orangtua siswa yang anaknya

tidak diterima melalur Keterangan Ekonomi Tidak Mampu (KETM) dan zonase (jarak dari rumah ke sekolah) diminta untuk mengisi form dengan menuliskan permasalahan yang dialami dengan melampirkan berkas pendaftaran.

Selain itu, juga disepakati bahwa pihak Disdik Jabar akan mengeluarkan rekomendasi untuk skolah swasta agar anak yang menggunakan jalur KETM tidak dikenakan biaya pendidikan. Namun apa yang terjadi, ketika puluhan orangtua siswa akan menyerahkan form dan berkas pendafataran ke Kantor Disdik Jabar melalui KCD Pendidikan Wilayah VII, pihak KCD tidak mau menerima dengan alasan tidak jelas.

“Sikap pihak Disdik Jabar ini tentunya membuat kecewa para orangtua siswa.

Kami dari FMPP Jabar bersama orangtua siswa akhirnya melakukan aksi kembali ke Gedung Sate dan ke Gedung DPRD Jabar. Kami meminta pihak DPRD Jabar melalui Komisi V untuk dapat memperjuangkan nasib anak-anak kami agar tetap bersekolah,” terang dia.

“Kami paham bahwa koata sekolah negeri terbatas, namun kalaupun akhirnya anak-anak bersekolah di swasta kami minta anak-anak yang menggunakan jalur KETM tidak dibebani dengan biaya pendidikan,” pintanya Hendrawan.

 

Baca Juga :