Pendidikan

Mekanisme Pengambilan Kebijakan di Indonesia 

Mekanisme Pengambilan Kebijakan di Indonesia

Mekanisme Pengambilan Kebijakan di Indonesia 

Pengertian kebijakan negara mempunyai implikasi

(1) kebijakan negara bentuknya berupa penetapan tindakan pemerintah;
(2) kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus di laksanakan dalam bentuk yang nyata;
(3) kebijakan negara baik dilaksanakan atau tidak, hal ini mempunyai dan dilandasi dengan maksud tujuan tertentu; dan
(4) kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Hal yang perlu ditegaskan adalah tugas administrator publik bukan membuat kebijakan negara “atas nama” kepentingan publik, tetapi benar-benar bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat Dalam melakukan pengambilan kebijakan, pemerintah harus melibatkan instansi-instansi yang terkait dalam suatu negara. Di Indonesia, di era reformasi, para aktor kebijakan (lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang berwenang membuat perundang-undangan atau kebijakan publik) itu adalah:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Presiden;
4. Pemerintah;
a. Presiden sebagai kepala pemerintahan
b. Menteri;
c. Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
d. Direktorat Jenderal (Dirjen);
e. Badan-Badan Negara Lainnya (BankSentral, BUMN, dll;)
f. Pemerintah Daerah Propinsi;
g. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
h. Kepala Desa;
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi, UUD 1945 pasal 1, bahwa kekuasaan negara tertinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. MPR mempunyai kewenangan antara lain; (1). Menetapkan Undang-Undang Dasar; (2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara; (3). Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
2. Presiden Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan, bahwa di bawah MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemrintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden (Concentration of power and responsibility upon the president). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, presiden diberi wewenang mengatur, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat (1) UUD’45. Pasal ini memberi kewenangan kepada presiden untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dalam pasal lain, yaitu pasal 22, presiden bahkan diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam hal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Dewan Perwakilan Rakyat DPR

3. Dewan Perwakilan Rakyat DPR memiliki kedudukan yang cukup strategis dalam membentuk UU. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 ayat (1) UUD’45. Pasal ini menyatakan bahwa DPR memiliki hak legislasi, hak mengajukan dan membuat Undang-Undang.
4. Pemerintah Dalam kaitan ini, pemerintah dilihat dalam pengertian sempit, yaitu sebagai lembaga eksekutif. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR. Tanggung jawab Lembaga-lembaga negara (dan pemerintah) ini masing-masing memiliki peran dan wewenang untuk membuat perundangan (kebijakan publik) sesuai dengan kedudukannya dalam sistem pemerintahan. Pemerintah merumuskan kebijakan yang akan di buat lalu menyerahkannya ke DPR untuk disetujui, setelah disetujui, presiden mengkoordinasikannya dengan instansi atau departemen yang terkait.

Mekanisme pengambilan kebijakan melibatkan

1). Kebijakan publik, merupakan serangkaian pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. 2). Pelaku kebijakan, adalah kelompok masyarakat, organisasi profensi, partai politik, berbagai badan pemerintah, wakil rakyat, dan analis kebijakan yang dipengaruhi atau mempengaruhi pelaku kebijakan dan kebijakan publik. 3). Lingkungan kebijakan, yakni suasana tertentu tempat kejadian di sekitar isu kebijakan itu timbul kebijakan publik. Setelah itu kebijakan disahkan oleh pemerintah dan DPR untuk di keluarkan dan diberlakukan untuk masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat,karena kebijakan tersebut sudah melalui suatu prosedurar dimana semua pemikiran dan pertimbangan akan suatu masalah telah dirumuskan dan bisa dilaksanakan.