Cara Cek IMEI Hp Terdaftar atau Tidak di Kemenperin.go.id

Cara Cek IMEI Hp Terdaftar atau Tidak di Kemenperin.go.id

Cara Cek IMEI Hp Terdaftar atau Tidak di Kemenperin.go.id

 

Cara Cek IMEI Hp Terdaftar atau Tidak di Kemenperin.go.id
Cara Cek IMEI Hp Terdaftar atau Tidak di Kemenperin.go.id

 

Kemenkominfo memastikan regulasi pembatasan IMEI berlaku mulai 18 April 2020. Cara cek nomor IMEI terdaftar atau

tidak pun tak sulit untuk mengetahui apakah hp atau ponsel yang dimiliki terdampak aturan tersebut.

Aturan mengenai IMEI telah disahkan pada 18 Oktober 2019 lalu oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Pemerintah sudah memiliki sistem SIBINA, yang berada di bawah Kemenperin, untuk mengetahui IMEI ponsel yang beredar terdaftar atau tidak di Indonesia.

Aturan tersebut berfungsi untuk memerangi ponsel ilegal atau blackmarket, yang dijual dengan harga lebih murah karena tidak terkena pajak.

Kemenperin selaku pembuat kebijakan, telah merilis situs web khusus untuk mengecek status nomor IMEI ponsel, yaitu melalui laman imei.kemenperin.go.id.

Baca juga:

Mengenal SIBINA, Aplikasi Penangkis Ponsel Black Market
Kominfo Ungkap 3 Opsi Nasib Ponsel BM Jika Aturan IMEI Berlaku

Berikut adalah cara cek IMEI hp terdaftar atau tidak di situs web Kemenperin.go.id:

Kunjungi laman Imei.kemenperin.go.id
Masukkan 14 sampai 16 nomor IMEI yang ada di ponsel
Untuk mengetahui nomor IMEI, tekan *#06# dari layar ponsel
Cara mengetahui nomor IMEI ponsel lainnya, bisa cek di kardus atau stiker yang menempel pada cangkang/bodi belakang
Kemudian tekan tombol search atau cari
Setelah itu, akan muncul pemberitahuan, apakah ponsel sudah terdaftar di database Kemenperin atau belum

Jika nomor IMEI terdaftar, akan muncul notifikasi IMEI terdaftar di database Kemenperin. Sebaliknya, bila tidak terdaftar, bakal nongol pemberitahuan IMEI tidak terdaftar di database Kemenperin.

Selain memulihkan potensi pajak dari ponsel, aturan IMEI juga untuk melindungi masyarakat dari produk ilegal atau teknologi yang gagal.

Pihak kementerian sedang menyosialisasikan aturan ini kepada masyarakat dan dalam pembahasan dengan operator

seluler maupun kementerian mengenai hak-hak konsumen terkait aturan IMEI.

Melansir laman resmi Kemenperin, ponsel black market yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019, tidak akan langsung diblokir, tetapi akan diberlakukan masa pakainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk ponsel yang dibeli dari luar negeri setelah tanggal 17 Agustus 2019, tetap akan bisa dipakai di Indonesia, selama importasinya mengikuti ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sumber:

https://movistarnext.com/jasa-penulis-artikel-tukangkonten/